Pemindahan Ibukota, Fadli Zon: Anggaran Yang Akan Digunakan Darimana Sumbernya?

DONGGONEWS.com | JAKARTA – Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan mengundang reaksi keras sejumlah kalangan. Pemindahan Ibukota ke wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ditolak dengan tegas, salah satunya oleh Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara’ di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Fadli Zon mengingatkan Jokowi agar memperhatikan hak-hak masyarakat. Menurutnya, Presiden harus mendengarkan suara rakyat, jangan sampai pemindahan ibukota adalah hanya keinginan presiden pribadi saja. “Pemerintah harusnya lebih fokus tentang persoalan yang lebih urgent khususnya Papua, daripada pemindahan ibukota”, Fadli Zon menambahkan. Anggota DPR RI Fraksi Partai GERINDRA tersebut menegaskan bahwa perihal pemindahan ibukota belum ada dokumen legal yang masuk ke DPR. “Dalam RAPBN 2020 tidak disebutkan anggaran untuk pemindahan ibukota. Maka saya mempertanyakan kepada Menteri Keuangan, anggaran yang akan digunakan darimana sumbernya?”, tutur Fadli Zon.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004, Prof. Dr. Amien Rais juga menolak wacana pemindahan Ibukota Negara. Ia menuding, rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan bukan hasil studi dari Bapenas akan tetapi hasil studi dari Beijing. “Pemindahan Ibukota ke Kalimantan akan mempercepat proses pengambilalihan Indonesia oleh China”, Amien menjelaskan. Menurutnya, yang paling berbahaya adalah masalah kedaulatan karena Kalimantan posisinya berada diantara laut China Selatan.

Saat mengumumkan pemindahan Ibukota, Senin (26/8), Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang dan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah merencanakan proses pembangunan dimulai pada 2020, dan pemindahan bertahap dimulai tahun 2024.

Penulis: Yuventus