FPPD Turun Aksi Terkait Dugaan Penyelewengan ADD

DONGGONEWS.com I DOMPU- Aksi turun ke jalan kembali terjadi di Kabupaten Dompu. Kali ini Forum yang menamakan dirinya “ Forum Pemuda Peduli  Desa Doromelo ( FPPD ) kecamatan Manggelewa  melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Dompu NTB terkait dugaan penyelewengan dana Desa yang dilakukan oleh oknum –oknum terkait. Selasa, 27/8/2019. Aksi demo yang diikuti oleh belasan pengunjuk rasa tersebut  melakukan orasi di depan pintu gerbang pandopo Bupati Dompu. Orasi yang berlangsung sekitar satu jam lebih di depan pintu gerbang yang dalam keadaan terkunci  oleh satuan  Pol PP untuk menjaga keamanan. Namun  para pendemo dalam orasinya meminta  untuk membuka pintu gerbang tersebut agar aspirasi yang mereka sampaikan bisa diterima oleh bupati Dompu. Beberapa saat kemudian setelah melakukan negosiasi, maka pintu gerbang dibuka dan para Pengunjuk rasa diperbolehkan masuk menemui pihak terkait untuk menjelaskan semua persoalan yang ada di desanya.

Karena bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin sedang tidak berada di tempat, maka diterima oleh Assisten Aparatur Pemerintah Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si di  lobby kantor Bupati Dompu. H. Sudirman akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa setelah mendapat point yang menjadi tuntutan aspirasi warga desa Doromelo tersebut.

“Kami akan memanggil pihak Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Dompu untuk mengklarifikasi terkait lambannnya penanganan persoalan yang telah dilaporkan warga Doromelo ke pihak inspektorat dan BPMD”, tutur Setda Dompu tersebut.

Forum Pemuda Peduli Doromelo ( FPPD ) dinakodai oleh Korlap/Koordinator Mimbar, M. Alfarisin/Imansyah  dalam orasinya mengungkapkan bahwa Anggaran Dana Desa tiap tahun terus bertambah. Secara nasional total Dana Desa, pemerintah sudah menggelontorkan seratus dua puluh tujuh triliun rupiah yang kemudian sampai hari ini belum maksimal dirasakan manfaat oleh masyarakat karena diduga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum –oknum terkait, terang Imanyash, M. Alfarisin Cs. Lebih lanjut mereka mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini Dana Desa menjadi sorotan publik karena pekan lalu KPK menangkap kepala kejaksaan dan Bupati Pamekasan.

Mereka hendak menutupi kasus penyelewengan Dana Desa yang sedang diusut oleh kejaksaan sehingga Presiden Joko Widodo pun berharap efektifitas penggunaan Dana Desa perlu dievaluasi. Lahir dari contoh ini, lanjut M. Alfarasin Cs, kami FPPD menilai dengan keterlambatan proses yang dilakukan oleh pihak Inspektorat jangan sampai ada konspirasi elit antara pihak inspektorat dengan Kades Desa Doromelo. Ungkapnya. Pasalnya, sejak tiga bulan lalu pemuda dan masyarakat melalui FPPD  telah melakukan pelaporan terkait dugaan penyalahgunaan ADD tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 kepada pihak terkait. Sudah beberapa kali kami mengkofirmasi kepada pihak inspektorat namun belum ada langkah kongrit dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan yang sangat menyedihkan,mereka (inspektorat red ) beralasan “ tidak memilki biaya untuk membeli bensin”. Sampai sekarang ( berita diturunkan ) tidak ada kejelasan dari persoalan tersebut. Maka FPPD menuntut; Mendesak inspektorat, agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum pemerintah/Kades Doromelo, Meninta kepada Bupati Dompu untuk melakukan pengawasan yang ketat sekaligus menekan pihak inspektorat untuk menjalankan tugas secara profesional, Meminta pihak pemda Dompu untuk melakukan pembahasan terkait pemekaran Desa Doromelo dengan Desa Persiapan “Paruga Sante”, Hentilkan tindakan rasis terhadap saudara-saudara  kita di Papua, Papuan adalah saudara. Harapnya. Usai orasi di depan Kantor Buapti Dompu, mereka melanjutkan orasinya di kantor Inspektorat Kabupaten Dompu dikawal ketat oleh aparat polres Dompu.  ( Ama La Beby )