Soal PD WAWO, Sebaiknya Edi Muhlis Lebih Banyak Belajar

DONGGONEWS.com | Bima – Polemik terkait PD WAWO kembali mencuat pasca legislator Nasdem Edi Muhlis mempertanyakan konstribusi PD WAWO terhadap PAD. Dalam pernyataannya Edi Muhlis mengatakan PD WAWO 0,0% memberikan PAD. Terkait dengan pernyataan Edi Muhlis, Direktur Eksekutif Independent Democracy Policy (INDeP) Muhammad Isnaini merespon dengan menuding bahwa duta Nasdem dari Dapil enam tersebut hanya asal bicara tanpa terlebih dahulu melakukan investigasi langsung dilapangan tentang perkembangan PD WAWO. “Edi Muhlis terlalu banyak bicara tanpa memiliki data yang lengkap tentang sesuatu yang dia bicarakan,” ujar Wakil Ketua Pembangun desa dan daerah tertinggal KNPI NTB ini.

Menurut Isnaini, Seharusnya Edi Muhlis turun terlebih dahulu kelapangan atau menyurat secara langsung secara Institusi ke PD WAWO untuk di mintai klarifikasi terkait perkembangan dan apa yang telah dilakukan oleh PD WAWO. “Edi ini menurut saya berbicara tanpa mekanisme kerja pemerintahan yanga baik. Dalam menjalankan pemerintahan ada mekanismenya. Seorang dewan juga memiliki mekanisme dalam kerja. Bukan berarti sebagai lembaga pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif lalu berbicara tanpa melewati prosedur-prosedur. Lalui dulu mekanisme kerjanya. Panggil PD WAWO dalam rapat resmi dewan, lalu cek lapangan bagaimana kondisi. Itu baru benar,” sambungnya dengan tegas.

Lebih lanjut Isnaini mengatakan jika dihitung secara cermat, penyertaan Modal APBD terhadap PD WAWO senilai 400 juta 2019 ini sesungguhnya untuk gaji pegawai PD WAWO 32 karyawan saja tidak cukup. “Gaji karyawan PD WAWO itu satu juta sampai dua juta per orang. Sedangkan anggaran APBD baru cair 300 juta. Coba Edi Muhlis kalikan, itu artinya dengan segitu sesungguhnya hanya Rp 700.000 gaji per orang. Dari mana PD WAWO bisa menggaji 1-2 juta per orang.? Sampai disitu Edi Muhlis harus mengerti, ” tegas Isnaini.

Kembali menurut Isnaini, selain dari gaji, dari anggaran 300 juta tersebut PD WAWO juga telah melakukan peremajaan atau perbaikan terhadap 2 gudangnya. “Dengan penyertaan modal yang sangat minim telah mampu menjaga agar perusahaan tetap beroperasi. Karyawan tetap hidup. Perusahaan tetap produksi,” katanya.

Isnaini meminta, Edi Muhlis membuka mata dan pikiran untuk melihat contoh PLN, PERTAMINA sebagai perusahaan Negara. Tiap tahun rugi triliun tapi tetap beroperasi. “Perusahaan Negara dan atau daerah apabila merugi bukan malah minta dibubarkan. Itu biasa. Tapi liat langkah apa yang dilakukan PD WAWO dengan Direktur yang baru ini sedang berusaha memajukan perusahaan dengan terlebih dahulu membangun sistem yaitu sistem produksi seperti gudang,” tutur Isnaini.

Kemudian Isnaini menyarankan kepada Edi Muhlis agar tidak terlalu membabi buta dalam setiap melakukan kritikan terhadap eksekutif tanpa terlebih dahulu mengetahui duduk persoalan. “Edi Muhlis sebaiknya mengundang secara resmi direktur PD WAWO untuk rapat koordinasi. Berbicara persoalan-persoalan yang dihadapi dan tantangan PD WAWO ke depan. Dan lebih penting Edi Muhlis pahami terlebih dahulu persoalan sebelum mengkritisi persoalan yang dia kritisi,” tutup isnaini. (DNC-Rif)