24 April 2024

DONGGONEWS.com

Kritis & Berkemajuan

Rilis Berita GERAK Indonesia Prov. NTB

2 min read

DONGGONEWS.com | Bima – Iswahyudin, SH. Ketua DPD GERAK Indonesia Prov. NTB menjadi Narasumber pada Kegiatan Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 Di Kab. Bima, Bersama Kepala Pusat Pemantau Pelaksana Undang-undang (Badan Keahlian DPR RI) hasil kajian UU No 6 Thn 2014 tentang Desa, Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementrian dalam Negeri Fasilitasi sistem informasi keuangan Desa. Kepala Perwakilan BPK Prov. NTB Tentang Strategi Pengawasan Keuangan Desa, Pimpinan BPKP RI tentang Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada 09 Oktober 2019 di Paruga Na’e Convention Hall Pukul 09:15 s/d 12:30 WITA. Dalam kempatan itu Iswahyudin menyampaikan materi tentang Peran Lembaga GERAK Indonesia Prov. NTB dalam Upaya Pengawasan Pengunaan Anggaran Dana Desa, Ia memaparkan tentang tugas dan fungsi LSM tentu selain menjadi mitra kritis pemerintah tentunya juga harus menjadi mitra yg baik untuk pemerintah agar bisa membantu pemerintah terlibat untuk melakukan upaya pencegahan lewat workshop, bimbingan teksnis maupun melakukan pelatihan, selain itu juga kita bekerja berdasarkan UU No 8 Thn 1985 Organisasi masyarakat, UU No 14 Thn 2008 tentang KIP, UU No 17 Thn 2013 tentang Ormas, Perpu No 2 Thn 2017 tentang Perubahan UU No 17 Thn 2013, UU No 30 Thn 2002 Tentang KPK, Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Politik dan Pemerintah Umum No 220/1444/POLPUM.

Sebagai upaya pengawasan tentu membantu institusi penegak hukum melakukan advokasi beberapa persoalan yang terindikasi penyelewengan keuangan negara kemudian GERAK Indonesia Prov. NTB akan terus melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum agar bisa mengatensi khusus beberapa persoalan hukum, GERAK Indonesia hadir sebagai lembaga pemerhati anti korupsi di Prov. NTB akan terus melakun pengawasan terhadap penguna anggaran negara agar tercipta sistem tata kelola keuangan negara yang transparan dan angkutabel.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh 191 Kepala Desa, Kepala OPD di lingkup Kab. Bima, Camat Se-Kab. Bima dan di buka langsung oleh Bupati Bima selain itu juga hadir Kepala BPKP Wilayah NTB dan Iskandar Novianto, Ak., Direktur Pengawasan Penyelenggaraan. Keuangan Daerah Wilayah III.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *