Ratusan Guru Honorer, Meminta Transparansi Dinas Dikpora Dalam Pengangkatan Guru Kontrak Daerah

DONGGONEWS.com I Dompu 211220- Ratusan Guru Honorer sekabupaten Dompu memadati ruang sidang gedung DPRD Dompu, mereka meminta kepada kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kepala Dinas Dikpora kabupaten Dompu adanya transparasi dalam perekrutan tujuh ratus guru honorer menjadi Guru Kontrak Daerah.

Hendra, S. Pd sebagai perwakilan Guru Honorer mengajukan beberapa pertanyaan tentang proses perekrutan tenaga Guru Kontrak Daerah.
“Apakah benar pihak Dikpora telah melakukan pengumpulan bahan terhadap tenaga honorer di bulan November, Desember tahun 2020 ini sebagai bahan usulan untuk penerbitan SK Bupati,….?
Apakah pembuatan Surat Keputusan (SK) sudah melalui prosedur dan mekanisme yang benar, proses perekrutannya dilakukan dengan transparansi,….?
Apakah Dinas Dikpora sudah mengeluarkan surat secara resmi kepada seluruh sekolah sekabupaten Dompu sehubungan dengan adanya pengumpulan bahan untuk pembuatan SK,….?
Daftar nama guru Kontrak Daerah yang akan memperoleh alokasi dana APBD tahun 2021,….?”, ungkapnya dengan nada tinggi.

Suasana sempat memanas ketika guru-guru Saling mengangkat tangan meminta pimpinan rapat memberikan kesempatan mereka untuk bertanya pada kepala Dinas Dikpora kabupaten Dompu namun suasana tersebut dapat diatasi pimpinan rapat.

Kepala Dinas Dikpora kabupaten Dompu, M. Amin, S. Sos memberikan respon serta penjelasannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan guru.
Dia menegaskan bahwa pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Kontrak Daerah sudah melalui mekanisme yang ada berdasarkan lama mengabdi menjadi guru. Pihak Dikpora menerima usulan SK.

“Pengangkatan Guru Kontrak Daerah berdasarkan senioritas. Yang belum mendapatkan SK silahkan diusulkan”, ungkap M. Amin yang biasa disapa Dae Obe di ruang sidang utama DPRD Dompu.(21/12/2020)

Dae Obe memberikan pernyataan tegas dengan berlinang air mata menunjukkan keseriusannya dalam memperhatikan nasib para Guru Honorer yang selama ini kesejahteraannya masih jauh dari harapan.

Dia juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan dana sebesar 2 melyar lebih untuk menggaji guru-guru Honorer.
Diapun meminta Guru Honorer melaporkan kepadanya bila belum mendapatkan gaji.

Rapat sidang yang dipimpin oleh Ismul Rahmadin, S. Pdi dari fraksi Demokrat beserta anggota Dewan lainnya membacakan kesimpulan hasil rapat.
Bahwa 700 Guru Kontrak Daerah belum ada sampai pada saat ini.
Perekrutan 700 orang Guru Honorer akan memproritaskan senioritas atau sudah lama mengabdi. Anggaran 2 miliyar lebih dengan sendirinya belum bisa dialokasikan sepanjang belum ditetapkan 700 Guru Honorer anggaran 2021. Pihaknya akan membentuk tim pengawasan dalam rangka mengawal rekrutmen yang akan dilakukan Dinas Dikpora. Ungkap pimpinan sidang dalam kesimpulan akhir rapat. ( DNC-Nasrullah )