Musda PKS Kabupaten Dompu, Lahirkan Kepemimpinan Kolektif Kolegian

DONGGONEWS.com I Dompu, 281220- Musyawarah Daerah ( Musda ) PKS Cabang Dompu berlangsung sederhana penuh khidmat yang dihadiri oleh sejumlah kader Partainya di Kantor Partai setempat di jalan Baru Karijawa Dompu Senin, 28/12/2020.

Acara tersebut berlangsung secara daring karena mengingat masa pandemi covid-19 sehingga proses pemilihanpun dilakukan ala aklamasi oleh Pengurus Tingkat Wilayah kemudian diambil syuroh dari Kader di masing-masing daerah atau wilayah.

Dalam PKS itu tidak berdasarkan demokrasi tapi dipilih secara musyawarah di tingkat wilayah, tentu saja atas usulan dari kader partai dengan melahirkan susunan kepengurusan baru untuk periode 2020-2025. Sesuai ketentuan Partai yaitu dengan sistim kepemimpinan di daerah ada 8 orang sesuai tupoksi masing-masing yang disebut dengan Kepemimpinan colectif collegian ( kekompakan dalam memadukan segala urusan ) sehingga sinergisitas tetap kompak. Sehingga melahirkan kepengurusan di tingkat DPTD ( Dewan Pimpinan Tingkat Daerah ) Kabupaten Dompu, Muhammad Tahir dengan susunan sebagai berikut;
MPD ( Majelis Pertimbangan Daerah )
Ketua : Nasaruddin
Sekretaris: H Syafrin
DPTD ( Dewan Pimpinan Tingkat Daerah )
Ketua : Muhamad Tahir
Sekretaris: Noval P
Bendahara: Erna A
Ketua BK : Buhri Ramadhan
DED ( Dewan Etika Daerah )
Ketua: Hendri Atrimus
Sekretaris: m. Ali Shadiqin

Sementara itu, Ketua Panitia M. Ali Shadiqin menyebutkan bahwa pelantikan dan pengukuhan terhadap Kepengurusan DPTD PKS Kabupaten Dompu secara daring ini berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Ini berdasarkan syuro (musyawarah) yang dilakukan oleh kader di tingkat daerah dan kemudian disetujui oleh Pengurus Wilayah,” tuturnya.

Pada momen yang sama Dewan Pimpinan Tingkat Daerah ( DPTD ) Dompu, Muhammad Tahir menjelaskan ada 4 (empat) pilar yang harus dilakukan oleh kepengurusan yang baru diantaranya mempersiapkan kader di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan piramida kader, revisi struktur kepengurusan yang tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten, melainkan terdistribusi hingga tingkat desa. Kesiapan finansial juga tidak bisa diabaikan dalam pencapaian terget sesuai dengan amanah Munas dan Muswil di atas”, jelas dia. ( DNC-005 )