Onani Politik Bakal Calon Bupati Bima

DONGGONEWS.com | 250620 – Tengah malam Selasa, (23/06), saya merenung sendirian di tempat tidur sambil merayu mata agar segera mengatup nyenyak. Namun hingga tengah malam belum mau diajak kompromi. Terpaksa kembali bangkit dari tempat tidur mengajak jari jemari diatas keyboard computer menari merangkai huruf demi huruf membentuk kosa kata. Terbungkus dalam pikiran sebuah ide guna menulis opini berkaitan Pilkada serentak, 9 Desember 2020. Isue paling sexi dibahas, apalagi beberapa kandidat baik calon bupati maupun calon wakil bupati sedang sibuk mencari kendaraan politik. Lucu diantara mereka saling mengklaim partai ‘Anu’ sudah pasti didapatkannya. Padahal belum tentu begitu, semua harus melalui mekanisme organisatoris.

Masing-masing partai sudah punya parameter memilih bakal calon diusung maupun didukungnya. Tidak pula serta-merta karena kemampuan memahar partai politik, tapi partai juga perlu memilih sumber daya mumpuni. Partai politik tidak mau memberikan atau menerima ‘cek’ kosong. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Prinsip simbiosis mutualis tetap menjadi pertimbangan khusus dalam dunia perpolitikan. Istilah Harold D. Laswell dan A. Kaplan, Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa”Politik merupakan masalah siapa, kapan, bagaimana dan mendapat apa.” Jadi partai politik benar selektif menentukan pilihannya. Diutamakan kadernya terlebih dahulu, kemudian baru kandidat kader partai. Orang di luar partai yang memiliki plat form pemikiran sama dengan partai tersebut. Nah, bagaimana Bacabu di Bima?

Yang jelas dari tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (INDAH, SYAFAAD, IMAN) plus Jomblo Arifin–hanya Indah Damayanti Putri, SE incumbent (petahana) sudah aman. Karena Partai Golkar memiliki Sembilan kursi di DPRD Bima. Dengan partai Pohon Beringin ini saja, IDP, sapaan akrab Indah Damayanti Putri, tinggal duduk manis di Kursi Pelaminan sambil menunggu ‘tamu’ undangan Pilkada via Komisi Pemilihan Umum Daerah Bima, dihelat, 9 Desember 2020. Sebab Sembilan kursi sudah terpenuhi quota masuk dalam arena electoral, tidak usah celingak-celinguk kiri-kanan cari partai.

Tetapi Bakal Calon Wakil Bupati Pasangan Incumbent Dahlan HM.Noer, merasa kurang enak juga datang lenggangkangkung ke IDP. Maka iapun berusaha menyumbang satu partai Gerindra, dari dua partai dibidiknya, Demokrat. Tapi Demokrat dicomot Bakal Calon Bupati Drs H.Arifin, MM, asal Wera. Mantan Sekko Jakarta Timur. Walau sedikit kecewa mungkin IDP, lepas Demokrat ke tangan lain. Namun IDP tetap solid mengakomodir Dahlan, sebagai bakal calon wakil. Karena juga selama lima tahun bersama dalam bahetra rumah tangga kabupaten Bima, tetap pada kondisi sakinah mawaddah warahmah. Sejuk dan nyaman. Keduanya nyaris tiada terhembus suara desahan miring, walau masih ada saja yang nyinyir ingin memisahkan. Sebut saja kasus partai Gerindra, sampai sekarang masih menjadi api dalam sekam.

Minggu lalu 18 pengurus anak cabang Gerindra versi Syamsuddin, S.Sos, mengeluarkan pernyataan mendukung Bacabu Arifin. Belum lagi menurut sumber informasi terpecaya DONGGONEWS.com, tadi pagi (24/06) mengatakan, Gerindra, akan memberikan surat keputusan kepada salah satu Bacabu trending topic di tengah masyarakat Bima. “Pembicaraan kearah itu sudah sangat serius. Tadi malam orang saya sudah membicarakan serius. Inshaa Allah, Gerindra, akan menggusung saya,” ceritanya seraya mengatakan,”tetapi ini masih dirahasiakan.”

Akan halnya. Pasangan Drs H.Syafruddin, M.Pd-Ady Mahyudi, sudah mengantongi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai amanat rakyat (DPP PAN), 24 Juni 2020. Ditanda tangani Ketua Umum Zilkifli Hasan, dan Sekertaris Jenderal Eddy Soeparno. Tinggal menunggu satu partai lagi baru memenuhi quota persyaratan untuk daftar KPU. PAN hanya memiliki enam kursi DPRD, diperlukan tiga kursi DPRD lagi. Namun menurut Ady Mahyudi, tadi malam (23/06),”Inshaa Allah partai Nasdem merapatkan ke Syafaad. Karena Syafruddin, kadernya Nasdem,” kata Ady percaya diri. Padahal infomasi berkembang Nasdem sudah merapat ke IDP. Mana yang benar, hanya Allah yang tau. Kita tunggu endingnya(?)

Biasa dalam politik saling klaim mengklaim lumrah. Politik, kata Machiavelis, penuh kemunafikan. Baik sekaligus jahat. Saudara, sahabat sekaligus musuh. Sebab di politik tidak ada iman, apalagi berbicara akhlaq. Bukan berarti klaim identik kemunafikan. Klaim bukanlah sebuah kebohongan tapi pengakuan berdasar fakta (jika benar adanya). Bisa pula hanya untuk menghibur diri sendiri. Mengutip Lazuardi Imam Pratama, itu adalah onani politik (https://kumparan.com/lazuardi-imam-pratama/menelaah-kebiasaan-onani-politik-oleh-politisi-narsis-1tSjVdmEm4g/full). Dalam ilmu linguistic agak jorok (kotor) cukup vulgar di kalangan masyarakat tapi hanya frasa itu yang sepadan mendiskripsikan perilaku politisi narsis.

Alasan Lazuardi pilih istilah ini karena metode yang dilakukan hampir sama. Hanya sebuah weasel word (pepesan kosong) diglorifikasi secara lebay. Padahal outputnya serba minim. Minim progres, minim inspirasi, minim hasil, minim dampak terhadap orang banyak. Dan paling fatal menimbulkan kepuasan semu yang dapat membuat candu. Persis seperti onani. Onani politik erat kaitan dengan politisi narsis.

Dunia kesehatan sudah memberikan penjelasan kenapa onani atau masturbasi dapat membuat candu. Melakukan kegiatan onani dapat memicu hipotalamus yang merupakan bagian dari otak untuk melepaskan sejumlah senyawa kimia, seperti dopamin dan oksitosin yang dapat menimbulkan kebahagiaan, kenikmatan, dan kenyamanan. Namun hanya bersifat sementara. Setelah perasaan hilang, tubuh akan berusaha kembali untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan dan kenikmatan yang sama, sehingga praktik onani kembali dilakukan. Begitulah agaknya kenapa onani bisa membuat candu.

Kebiasaan onani politik seperti ini menunjukkan betapa minimnya gagasan dan pencapaian diraih sosok diglorifikasi. Sehingga para pengikutnya harus menempuh cara yang melibatkan imajinasi dan halusinasi untuk mencapai sebuah kepuasan palsu.”Saya meyakini bahwa onani tidak akan dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan kepuasan atas sebuah hubungan. Begitu pula seorang politisi yang tidak akan melakukan onani politik jika sudah memiliki pencapaian prestisius dalam melayani rakyatnya,” kata Lazuadi dalam artikelnya.(Redaktur)